Planet Geo Indonesia

Capturing and managing local knowledge and stimulating public participation are essential for post-damage infrastructure management and relief. Government agencies often lack effective means of accessing knowledge held by residents. The author carried out a case-study in Indonesia showing that maps, GIS and web mapping could provide such means.

By Trias Aditya, Gadjah Mada University, Indonesia

Frequent rainfall inundation causes serious damage to urban areas in Indonesia and impacts many small and medium-scale sectors of the economy. Such inundation also hampers develop­ment and decreases quality of life within a neighbourhood. In addressing these problems community participation during infrastructure planning and relief is considered a ‘must’ and has thus been on the agenda for several years. Today every urban community within a sub-district region (‘kelurahan’) may signal problems and suggest solutions to authorities. However, residents often feel government does not consider their suggestions worthy of serious consideration, or that they are not implemented as part of renovation programmes. The use of maps, GIS systems and web technology could help to bridge the communication gap. Community mapping, mainly facilitated by non-governmental organisations, has already been widely and successfully applied in many rural areas within Indonesia, for example for land conflict mediation.

Input
To prove our ideas we carried out a case-study in which we used GoogleMaps to build a web map application for Pandeyan Neighbourhood,Yogyakarta City. Residents may draw over maps, superimposing their own point, line and polygon features and annotate these to identify problems, analyses and suggestions. An image of the spot can also be uploaded. Input is by theme, such as rainfall inundation, disturbed drainage and damaged roads, and organised in layers that can be turned on and off. The input for each layer is stored in the database using MySQL. Community input can be viewed as a click list, via which the area of interest can be quickly shown. To ensure accountability, only residents providing an ID number get access. One interesting feature is that comments can be added to the input so that fellow residents can verify, enhance or reject the input: an initial moni­toring and verification tool.

Implementation
The application has been developed as an AJAX (Asynchronous Javascript and XML) application. The server application was built using PHP programming and enhanced with the MySQL databases application. The server application was used to enable web application, MySQL databases, and PHP session data running in response to clients’ requests. The client side (browser) is equipped with CSS (Cascading Style Sheet), HTML and Java­script to enable users to send a request (running state) and access response (loading state) through the browser. The database consists of relational tables, including geometry of points, polylines and polygons drawn by residents on top of the map, and associated annotations. Tables relating to session, traffic, counter and users are also stored.

Onsite Verification
To support verification a government administrator has to convert the input into GIS layers, shapefiles and tables, using an OGR2OGR tool component. The PHP script enables geometry and attributes stored in MySQL to be converted into KML (Keyhole Markup Language), and then into ESRI shapefiles using OGR2OGR. Transfer of layers to mobile devices enables onsite verification by government staff and on-the-spot discussions with residents. Our case-study reveals that the majority of residents (ten out of fifteen) can actively participate in onsite verification. Some elderly residents found the screen too small. Interestingly, half of participants preferred paper maps (satellite imagery), so it was made possible for residents to collectively develop an ‘inundation paper map’. Participatory mapping, either web- or paper-based, improves the skills of residents in survey and spatial-problem identification.

Final Remarks
The effectiveness and efficiency of input collection, verification and GIS database creation was well appreciated by municipality and government staff alike. The research is far from complete, and one urgent topic is the development of database management to enable visual analysis of resident input.

Further Reading
-Mason, B. C., and Dragic´evic´, S., 2006; Web GIS and Know­ledge Management Systems: An Integrated Design for Collaborative Commnunity Planning. Collaborative Geographic Information Systems, R. Balram and S.Dragic´evic´, eds., Idea Group Publishing Ltd, 263-283.



-Steinmann, R., Krek, A., Blasch­ke, T., 2004, Can Online Map-based Applications Improve Citizen Participation? Proceedings of TED conference on e-Government, Bozen, Italy.


Trias Aditya, Department of Geodetic-Geomatics Engineering, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University, Jl. Grafika No. 2, Yogyakarta 55281, Indonesia, e-mail: triasaditya@ugm.ac.id

Biography of the Author(s)
Dr Trias Aditya is lecturer and researcher at the Department of Geodesy and Geomatics Engineering, Gadjah Mada University.

References
http://code.google.com/apis/maps/documentation/
http://www.gdal.org/ogr/ogr2ogr.html

Ringkasan laporan riset integrasi SIG partisipatif & SIG kolaboratif:

Dalam pembangunan infrastruktur perkotaan, konsep pendekatan bottom-up sudah dilaksananakan melalui proyek-proyek pemerintah. Dalam kaitan ini, teknik pemetaan partisipatif atau sistem informasi geografis (SIG) partisipatif merupakan salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penyerapan aspirasi dan kebutuhan komunitas masyarakat akan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi dan tantangan penerapan teknologi SIG untuk mendukung proses bottom-up maupun proses top-down dari pengambil keputusan dalam merencana dan menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur. Dari analisis ini, diharapkan mampu terpetakan kapasitas dan kompetensi warga masyarakat dan pengambil keputusan apabila sebuah model penerapan SIG untuk mendukung proses bottom-up dan top-down diaplikasikan di lapangan.

Untuk itu, aktivitas pemetaan partisipatif, wawancara, survei kuisioner, uji kegunaan skenario dan aplikasi telah dilaksanakan dalam penelitian ini. Pemetaan partisipatif dilakukan dengan studi kasus masalah genangan air hujan di Keluarahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo. Sedangkan wawancara dan survei dilaksanakan dengan target responden meliputi masyarakat umum dan pengambil keputusan dan analis di instansi Bakosurtanal, Kimpraswil Propinsi dan Kota. Sebuah skenario pengintegrasian SIG partisipatif dan SIG kolaboratif diusulkan dalam peneilitian ini melalui pembangunan dan evaluasi portal pemetaan partisipatif infrastruktur kota berbasis internet, verifikasi asprasi dan kebutuhan masyarakat melalui pemetaan partisipatif dengan piranti bergerak di lapangan bersama masyarakat.

Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa lebih dari 80% responden pengambil keputusan dan staff teknis menilai SIG perlu untuk dioperasikan, namun pada kenyataannya, operasionalisasi SIG masih rendah (30%). Ditambah lagi, analisis multi-criteria dan pemanfaatan SIG untuk kerja kelompok masih rendah. Dari perspektif responden masyarakat umum, pelibatan masyarakat dalam penyelesaian masalah prasarana fisik adalah strategi yang populis (80%) dan menganggap akses informasi (termasuk peta) publik terkait infrastruktur masih kurang terfasilitasi (50%). Terkait kemampuan kognitif spasial masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kemampuan melakukan orientasi spasial para responden masih sangat rendah (yang menjawab benar 60%). Bagi pengambil keputusan dan staff, penggunaan peta dalam rapat dan diskusi sudah tergolong tinggi.

Dari hasil wawancara dan uji kegunaan aplikasi, skenario integrasi SIG partisipatif dan SIG kolaboratif mendapat respon positif. Efisiensi dan transparansi merupakan aspek yang menjanjikan dalam sistem ini. Pemanfaatan TI dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam mengenali masalah, menganalisis, dan mengusulkan perbaikan, mendapat dukungan positif baik dari warga masyarakat maupun dari para pengambil keputusan. Namun, akuntabilitas dan manajemen aspirasi merupakan hal yang bagi pengambil keputusan perlu mendapatkan pengkajian khusus lagi. Selain itu, aspek kemudahan pengguna beraktivitas (terkait bidang Interaksi Manusia-Komputer atau Human-Computer Interaction) juga perlu mendapat penyempurnaan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kapasitas pengambil keputusan dan analis untuk mengoptimalkan informasi yang sudah tersedia (termasuk peta) dalam proses perencanaan dan penyelesaian masalah melalui pemberdayaan masyarakat masih belum optimal. Kompetensi para pengambil keputusan sudah mencukupi, namun masih terlihat perlu mendapatkan penyegaran dan transfer pengetahuan dan ilmu yang berkaitan dengan pemetaan dan aplikasi SIG yang mutakhir dan tepat guna untuk memfasilitasi analisis multi-criteria. Komunitas masyakat sendiri terlihat begitu antusias dan berperan aktif dalam kegiatan pemetaan partisipatif, meskipun teknik dan teknologi yang dikenalkan kepada mereka tergolong baru bagi mereka. Oleh karena itu, faktor utama yang masih menjadi penghambat dalam penerapan SIG partisipatif & kolaboratif adalah kekurangpahaman pengambil keputusan dan analis akan potensi peta dan SIG untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan penyelesaian masalah infrastruktur▲

Riset ini sudah dimuat di artikel “Feature” GIM International, versi web-nya di sini

Prototpe portal web participatory mapping dapat diakses di:
http://triasaditya.staff.ugm.ac.id/partisipatif/

Sumber tulisan: http://trias.wordpress.com/2008/09/07/pendayagunaan-pemetaan-partisipatif/#more-65

Komentar? Klik Disini

Chief Directorate: Spatial Planning & Information, Department of Land Affairs, Eastern Cape, South Africa (DLA), telah mensponsori sebuah serial tutorial GIS yang disebut dengan Introduction to GIS yang menggunakan Quantum GIS sebagai softwarenya. Tutorial Quantum GIS tersebut tersedia dalam format PDF dan juga video berformat .MOV. Sebelumnya saya pernah memposting eBook Desktop GIS: [...] Related posts:

1. Tutorial Forestry GIS (fGIS) dalam Bahasa Indonesia fGIS adalah salah satu software open source GIS yang ringan dan powerful untuk melakukan...
2. Video Tutorial ArcGIS : Spatial Analyst (Bagian 1)     Video tutorial ArcGIS yang bisa di download gratis untuk dipelajari kali ini adalah...
3. Video Tutorial ArcGIS : Spatial Analyst (Bagian 2) Video tutorial ArcGIS Spatial Analyst yang bisa di download gratis bagian ke-2 ini terdiri...
4. Video Tutorial ArcGIS : Spatial Analyst (Bagian 3) Pada Video tutorial ArcGIS Spatial Analyst yang bisa di download gratis bagian ke-3 ini...
5. Video Tutorial ArcGIS : 3D Analyst (Bagian 1) Video tutorial ArcGIS yang bisa di download gratis untuk dipelajari kali ini adalah video...

Siti Nurhalisa

Sebagai negara kepulauan dengan kawasan laut yang sangat luas, masih banyak orang Indonesia yang memiliki pengetahuan tak memadai tentang persoalan kemaritiman. Kasus-kasus terkait klaim maritim atau batas maritim sangat mudah menyulut emosi masyarakat yang berdampak buruk. Kasus Ambalat yang terjadi beberapa waktu lalu, misalnya, adalah sebuah indikasi hal itu. Isu hilangnya atau diklaimnya pulau oleh orang atau negara lain juga sangat mudah menjadi berita nasional yang provokatif.

Meskipun dalam hal tertentu saya setuju dengan seorang kawan bahwa provokasi semacam ini dapat meningkatkan nasionalisme rakyat Indonesia, saya tetap yakin bahwa harus ada pihak yang tetap jernih memberi pencerahan dan mengatakan kebenaran. Masih banyak orang yang harus tahu duduk perkara sesuatu peristiwa sebelum memutuskan untuk mengganyang atau mengangkat senjata, apalagi yang dimiliki hanya bambu runcing.

Beberapa waktu lalu saya sempat memaparkan persoalan kemaritimen, terutama terkait kasus Ambalat, di sebuah forum di Paris yang dihadiri oleh banyak orang dari berbagai disiplin ilmu berbeda. Menyampaikan persoalan kemaritiman yang tidak sederhana kepada orang yang tidak berlatar belakang relevan adalah tantangan tersendiri. Saya memutuskan untuk menyampaikan kasus Ambalat dengan berbagai animasi yang dikaitkan dengan isu seksi seperti Siti Nurhalisa yang konon mau diselamatkan meskipun Malaysia sendiri hendak diganyang. Cara ini ternyata cukup efektif untuk membuat orang memperhatikan dan akhirnya bersedia memahami.

Seorang yang memutuskan untuk memilih jalan menuju ‘ahli’ memiliki berbagai tantangan; Tidak saja untuk menjadi ahli itu sendiri, tetapi yang lebih sulit justru adalah membagi keahlian itu kepada orang lain. Dunia maritim pun demikian adanya. Meski semestinya menjadi hal yang lumrah di Indonesia, kenyataannya masih banyak yang harus membagikan ilmu dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami agar semakin banyak yang mengerti. Berikut saya sajikan makalah yang dinyatakan sebagai juara umum di Paris termasuk presentasinya yang juga diterima dengan baik oleh khalayak.

Bila tidak terjadi pertempuran di Solferino, akankah organisasi Palang/Bulan Sabit Merah tidak ada di bumi kita? Wah belum tentulah, pasti kapanpun, perang dimanapun akan melahirkan organisasi penolong Sukarela. Kebetulan saja ada perang Solferino, dan ada orang berhati mulya dan terpandang (dialah Tuan Jean Henry Dunant), dan ada pembantaian terhadap manusia (juga terhadap personil medis), serta ada komitmen bersama dari berbagai negara untuk mengurangi dampak peperangan.

Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang terdiri dari tiga (3) Komponen:
1. Komite Internasional Palang Merah/International Committe of the Red Cross (ICRC)
2. Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah/International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
3. Perhimpunan Nasional: Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah

Dimanakah Desa Kecil yang bersejarah itu? Berdasarkan Wikipedia kota itu terletak di 45° 22′ 2″ N, 10° 33′ 59″ E atau 45.367222, 10.566389 untuk format WGS 84, dan untuk UTM 32T 622664 5024939. Silahkan Copy dan Paste Koordinat ini untuk dilihat di Google Earth atau masukkan dalam GPS anda, siapa tahu anda punya kesempatan bersafari ke Italia dan mampir ke desa kecil di Italia Utara (saya harap saya punya kesempatan berkunjung ke tempat ini)

Untuk Lokasi Monumen Palang Merah di Solferino terletak di 45°21'58.09"N 10°33'58.58"E (Sumber: Panoramio).

Silahkan meselancari koordinat-koordinat itu.
Komentar? Silahkan klik Disini▲

PMI Daerah Banten mengadakan pelatihan Manajemen Tanggap Darurat sejak tanggal 6 s/d 13 Oktober. Pelatihan dilakukan di Taman Kopassus, Grup 1 Kopassus Serang.

Menurut Pak Agus S, ketua Panitia, pemilihan pelatihan di tanah Kopasus adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, kebanggan terhadap Korps (PMI), dan jiwa korsa sebagai sukarelawan PMI. Terlebih Kopasus terkenal atas kedisiplinan, ketangguhan dan memikirkan keamanan dalam bertindak, jadi bukan berani tanpa pertimbangan.

Baru saja masuk barak, peserta sudah dihadapkan pada kedisiplinan dan kebersamaan. Pembotakan rambut 2 cm, larangan merokok selama diklat, aturan mandi, sopan santun dalam kelas dan juga diluar kelas, dll.

Namun jangan dikira mereka masuk ladang pembantaian, karena Kopassus profesional, mereka menerapkan kedisiplinan dan pembinaan sesuai dengan latar belakang peserta, kan Sukarelawan PMI dari Kaum Sipil, dan juga bukan keinginan PMI memberikan latihan yang keras tanpa nurani kepada Sukarelawannya.

Pelatihan Asesmen
Pelatihan asesmen kali ini sudah mulai memasukkan tools atau alat GPS sebagai salah satu alat dalam asesmen, sesuai standar kurikulum yang terbaru. Diharapkan kurikulum ini akan segera diikuti oleh seluruh jenjang PMI.

GPS digunakan sebagi alat asesmen untuk memudahkan tim pelayanan dalam menjalankan fungsinya. Karena dengan GPS titik-titik pelayanan dapat ditandai, misalnya lokasi pengungsian/atau lokasi yang disiapkan sebagai tempat pengungsian, pos kesehatan, sumber air, area kerusakan, pemukiman, dll. Karena informasi yang lengkap maka GPS sangat membantu dalam pelayanan PMI.

Dengan adanya titik-titik ini maka pertukaran informasi antar jenjang PMI dapat berjalan, terutama terkait dengan data spasial (termasuk juga ketinggian). Data ketinggian memberikan informasi keamanan untuk titik-titik pelayanan sehingga aman bagi sukarelawan PMI dan juga masyarakat.

Dengan Sistem Informasi Geografis, data dapat diolah untuk dijadikan sumber pengambilan keputusan dan dapat dibagikan kepada yang lain dengan mudah. Juga dapat memudahkan PMI Pusat mengetahui lokasi-lokasi pelayanan yang nantinya berguna untuk sumber informasi kepada khalayak dan juga berbagai divisi di MP PMI, terutama dapat digunakan oleh Divisi Pengembangan Sumber Daya untuk pengglangan dana melalui presentasi.

Dengan pengiriman data dalam format sederhana GPS atau Google Earth saja, maka PMI dapat mengontrol pelayanannya dan juga pihak lain dapat mengetahuinya.

Sehingga kedepan, PMI tidak harus tergantung pada organisasi lain dan justru menjadi sumber informasi.

Namun sayang skenario itu masih belum terwujud, karena berbagai hal (kecuali data dalam format GPS dan Google Earth).

Komentar? Bebagi informasi? silahkan Klik Disini

Walaupun sudah diberitahukan bahwa gempa ndak bisa diramalkan sangat detil hingga dalam orde jam. Bahkan dalam orde hari atau minggu dan tahun kapan akan terjadinyapun ngga mungkin dilakukan secara ilmiah,  Yang dapat dilakukan secara ilmiah hanyalah mengerti bakalan ada atau daerah (zona luas) yang berpotensi gempa. Padahal terjadinya gempa dan juga bencana ikutannya tsunami maupun longsor [...]

Kini banyak yang berspekulasi dengan mengatakan bahwa bencana akan berkorelasi dengan dosa oleh kaum yang ada di daerah itu. Nah seseorang kawan cukup cerdik mengusulkan kepada saya untuk membuat Peta Zonasi Dosa di Indonesia. Peta Zonasi Dosa di Indonesia ? Ide membuat peta ini mirip peta zonasi kegempaan yang sudah ada menurut para ahliilmiah, kalau digabungkan dengan [...]